"Ya berarti sengketa partai politik. Nanti mekanisme apalah," kata Yasonna di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Partai Hanura untuk segera menyelesaikan konflik internalnya. Menurut Yasonna, akan terjadi sengketa politik jika Hanura kubu 'Ambhara' mendaftarkan Marsdya (Purn) Daryatmo sebagai ketum definitif ke Kemenkumham.

Yasonna meminta perselisihan di internal Hanura dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi, verifikasi parpol oleh KPU saat ini tengah berjalan.

"Tapi kan ini kan masih ada kekurangpuasan dari mana, ya kan selesaikan saja menurut mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga partai," terangnya.

Menurutnya, dirinya juga telah menerima surat dari Mahkamah Partai Hanura yang memberikan kewenangan kepada ketua umum partai untuk melakukan Munas dan Rapimnas. Jika Hanura tidak segera menyelesaikan masalah di internal partainya nantinya dapat memberi pengaruh ke verifikasi parpol untuk pemilu.

"Kalau ini tidak selesai cepat kan, mengapa kita lakukan itu, ini verifikasi partai politik kan akan jalan. Nanti kalau gonjang-ganjing terus tidak selesai maka untuk sementara ini bisa (berpengaruh) proses verifikasi partai politik, kepastian hukum tentang kepengurusan kan perlu," kaya Yasonna.

Maka itu, kalau berikutnya bagaimana penyelesaian internalnya ya itu anggaran dasar anggaran rumah tangga partai aja, jalan aja," imbuhnya. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak akan ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait persiapan Pemilu 2019. JK meminta KPU untuk bekerja secara efektif pada tahapan pemilu yang ada.

JK berbicara soal rencana KPU yang akan meminta Perppu terkait persiapan Pemilu 2019. Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus soal verifikasi faktual terkait partai politik.

"Ya saya kira nggak semua Perppu, apa saja Perppu," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

"Tapi tentu KPU saya kira bisa bekerja efisien lah. Kalau Perppu lagi berarti merubah UU kan," imbuhnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia. Menurut majelis, isi pasal 173 ayat 1 dan 3 sudah pernah dibatalkan oleh MK pada UU Pemilu sebelumnya.

"Seluruh peserta pemilu haruslah sama diperlakukan selayaknya oleh penyelenggara pemilu," ucap Ketua MK Arief Hidayat.

Komisi II DPR menganggap putusan MK terkait verifikasi faktual menghambat proses Pemilu. Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera menilai, KPU saat ini mengalami kekosongan hukum.

"Sebagian besar melihat keputusan MK ini mengganggu proses (Pemilu). Harusnya diputuskan harapan KPU di Desember sehingga proses verifikasi belum berjalan itu mudah tapi ketika verifikasi sudah berjalan, kita ikut UU nomor 7 pasal 173 bahwa 10 parpol tadi tidak perlu diverifikasi faktual. Ternyata ada putusan yang membatalkan sehingga KPU ada kekosongan hukum," kata Mardani.

Karena hal itu, ia menuturkan pihaknya sedang mengusahakan agar ada payung hukum bagi KPU. Ia menilai, KPU pun belum berani untuk mengambil keputusan karena akan menjadi pihak yang tergugat.

"Ini yang sedang diusahakan agar ada payung hukum bagi KPU. Ada dua yang terpecah payung hukumnya, tetap pakai yang lama jadi tidak perlu menyesuaikan dengan keputusan MK. Yang kedua perlu karena yang pertama ini berpendapat putusan MK ini berlakunya di 2024, tetapi KPU sendiri tidak berani untuk mengambil keputusan itu karena KPU nanti akan menjadi para pihak yang tergugat," ujarnya. 

BARAKJUDI - Kalau satu lokasi bisa jadi akan ketemu," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dihubungi detikcom, Sabtu (13/1/2018) malam, Pengacara kondang Fredrich Yunadi ditahan di rutan yang sama oleh Setya Novanto. Fredrich bisa saja bertemu dengan mantan kliennya itu.

Namun saut mengaku masih belum mengetahui apakah Fredrich dan Novanto berada di gedung tahanan yang sama di KPK. Rutan KPK saat ini memiliki dua gedung, "Tahanan KPK kan ada 2 lokasi, gedung lama dan baru. Saya belum update apa lokasi nya terpisah mereka," ucap Saut.

"Tahanan gedung lama dan gedung baru itu terpisah lokasi," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Fredrich ditahan di rutan yang sama dengan Novanto. Hal tersebut disampaikan oleh Jubir KPK Ferbri Diansyah.

"K4," ungkap Fredrich kepada wartawan menjawab pertanyaan di mana Fredrich ditahan, Sabtu (13/1).

Jawaban Febri mengacu pada kompleks gedung KPK K4, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Lokasi rutan ada di belakang gedung Merah-Putih, kantor utama KPK.

Setya Novanto juga ditahan di rutan yang sama. Fredrich adalah mantan pengacara Novanto, sebelum pria berkumis itu mengundurkan diri setelah Maqdir Ismail masuk sebagai kuasa hukum mantan Ketum Golkar itu.

Fredrich ditangkap KPK pada Jumat (12/1) menjelang tengah malam. Dia ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan karena menghalangi penyidikan kasus korupsi e-KTP, terkait Novanto. Selain Fredrich, KPK juga menahan dr Biamanesh Sutarjo dengan tuduhan menyiapkan skenario ketika Novanto masuk ke RS Medija Permata Hijau akibat kecelakaan.

BARAKJUDI - Fredrich ditangkap KPK pada Jumat (12/1) kemarin malam. Dia lalu dibawa KPK sekitar pukul 00.10 WIB, Sabtu (13/1) dini hari tadi, Fredrich Yunadi resmi ditahan KPK. Mantan pengacara Setya Novanto itu ditangkap tadi malam.

BARAKJUDI - Setelah diperiksa selama sekitar 11 jam, Fredrich akhirnya ditahan. Dia keluar dari KPK mengenakan rompi oranye.

BARAKJUDI - Saya sebagai seorang advokat, saya melakukan tugas dan kewajiban saya membela Pak Setya Novanto. Saya difitnah, katanya melakukan pelanggaran, sedangkan Pasal 16 UU 18 Tahun 2003 tentang advokat, sangat jelas mengatakan advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana," katanya saat keluar dari gedung KPK untuk dibawa ke rutan KPK.

Pasangan calon Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) tampil santai saat datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Keduanya ke RSHS guna menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mengikuti Pilgub Jabar 2018.

Pasangan Rindu tiba di gedung tempat tes kesehatan, RSHS, Jalan Eyckmen, Kota Bandung, Kamis (11/1/2018), sekitar pukul 07.00 WIB. Ridwan Kamil tampak mengenakan kaus polo hitam yang dipadu traning hitam, sementara Uu menggunakan kaus polo biru dan celana hitam.

Emil, sapaan Ridwan, mengaku istirahat lebih cepat dibandingkan hari biasanya. Bukan hanya itu, ia juga berolahraga untuk mempersiapkan pemeriksaan kesehatan hari ini.

"Saya tidur lebih awal jam 21.00 WIB. Sehari sebelumnya jogging enam kilometer. Makan sehat, tidur cukup, dipeluk istri biar mantap," kata Emil kepada wartawan.

Sementara itu, Uu mengaku juga tidur lebih awal dari biasanya. Bupati Tasikmalaya itu juga sudah berolahraga sehari sebelum pemeriksaan kesehatan hari ini.

"Ya tidur normal, biasanya saya suka begadang karena pekerjaan. Tapi kemarin sudah olahraga juga," ucap Uu. 

Bahwa saya tidak terkait, saya tidak dari komisi dua, saya dari komisi empat," ujar Jafar Hafsah usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (9/1/2018), Politikus Partai Demokrat Jafar Hafsah selesai diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi megaproyek e-KTP. Dia kembali membantah terlibat.

Jafar hanya sedikit berkomentar saat ditanya pemeriksaan hari ini. Dia mengaku pemeriksaan hari ini hanya melanjutkan penjelasan sebelumnya kepada penyidik KPK.

"Melanjutkan penjelasan yang lalu saja," ucap Jafar

Dalam surat dakwaan Setya Novanto yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Rabu (13/12), Jafar disebut menerima USD 100 ribu. Bukan hanya Jafar Hafsah, sejumlah nama anggota DPR juga disebut dalam dakwaan soal aliran duit e-KTP.

Namun Jafar Hafsah membantah menerima duit e-KTP dalam dakwaan Setya Novanto. Jafar kembali menegaskan dirinya tidak punya kaitan dengan proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. 

Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketum PPP Romahurmuziy yang didampingi oleh Sekjen PPP Arsul Sani. Saat surat diberikan, jajaran PPP bersama Ridwan Kamil dan Uu kompak mengacungkan jempol,  Usai menjemput surat rekomendasi dari Partai Hanura, Ridwan Kamil-Uu Uu Ruhzanul Ulu menerima dukungan yang sama dari PPP. Pasangan ini menjemput surat rekomendasi dari PPP untuk dukungan di Pilgub Jawa Barat 2018

PPP siang sini secara resmi kembali menyerahkan (surat rekomendasi). Ini perlu karena secara resmi dan formal maju untuk Pilgub Jabar dengan menggusung usung RK-Uu," ucap Arsul Sani di DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu

Di tempat yang sama, Romi mengatakan PPP mengusung Ridwan Kamil-Uu dengan sejumlah pertimbangan. Pertama pertimbangan koalisi dengan tiga partai yakni PKB, NasDem dan Hanura. Kedua, pengalaman Ridwan Kamil-Uu dalam memimpin Kota Bandung dan Tasikmalaya.

"Terakhir, kami pilihkan karena kombinasi dan tuntutan di Jawa Barat," ujar Romi.

"Harapan kami pasangan ini jadi pemimpin yang intelektual, santri dan untuk warga Jabar keseluruhan," ucap Romi.

Setelah dari PPP, Ridwan Kamil dan Uu kemudian berangkat ke kantor DPP Partai NasDem. Mereka juga akan mengambil surat rekomendasi dukungan dari partai pimpinan Surya Paloh itu